| PALANG MERAH INDONESIA | BATAM |
Rubrik : Berita Utama
Paripurna DPR RI Setujui RUU Kepalangmerahan
2017-12-12 17:45:23 - by : info

Paripurna DPR RI Setujui RUU Kepalangmerahan


11-12-2017 / PARIPURNA

 


 


DPR RI telah menyetujui RUU tentang
Kepalangmerahan. Hal tersebut disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI
yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Senin (11/12).


 


“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada
seluruh Anggota Dewan apakah RUU tentang Kepalangmerahan dapat disetujui
disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fadli, lalu serentak dijawab
oleh peserta rapat, “setuju,” selanjutnya ketukan palu tanda sebagai
pengesahan.


Seperti kita ketahui, RUU tentang
Kepalangmerahan merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah, berdasarkan
Surat Presiden RI Nomor R-65/Pres/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016
yang ditujukan kepada Ketua DPR RI bahwa Pemerintah telah menugaskan
empat menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri
Luar Negeri dan Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tentang
Kepalangmerahan bersama DPR RI.


Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, hasil pembahasan Panja RUU tentang
Kepalangmerahan telah dilaporkan dalam Rapat Kerja dengan Wakil
Pemerintah pada tanggal 7 Desember 2017. Dalam Rapat Kerja tersebut,
seluruh Fraksi DPR RI menyetujul RUU tentang Kepalangmerahan untuk
diajukan dalam Pembicaraan Tingkat ll dalam Rapat Paripurna DPR RI. 


 


Dia juga melaporkan bahwa hasil dari
pembahasan bersama Pemerintah memutuskan bahwa lambang kepalangmerahan
di Indonesia adalah Palang Merah, dan Perhimpunan Nasionalnya adalah
Palang Merah Indonesia PMI. Hal itu juga mempertimbangkan bahwa PMI
telah menjalankan tugas kepalangmerahan menurut Konvensi Genewa sejak 67
tahun yang lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950. 


 


Namun bukan berarti RUU ini meniadakan
eksistensi organisasi dan lembaga kemanusiaan lain sebagaimana selama
ini sempat menjadi kekhawatiran di masyarakat. Bahkan RUU tentang
Kepalangmerahan menjamin peran lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia
untuk terus terlibat secara aktif dan terus dapat melakukan
aktifitasnya selama ini.


Lebih lanjut, RUU ini mengamanatkan kepada PMI untuk bekerja sama dan
berkoordinasi dengan lembaga, kemanusiaan baik nasional dan
internasional dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan
kepalangmerahan. Selain itu dalam Konvensi Genewa menagaskan bahwa
penyelenggaraan kepalangmerahan harus berlandaskan pada prinsip gerakan
yaitu prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian,
kesukarelaan, dan kesatuan.


“Dalam forum yang terhormat ini, kami juga ingin menegaskan bahwa
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan
lainnya yang terdaftar, sehingga mereka dapat lebih berperan serta
secara aktif dalam kegiatan kepalangmerahan,” papar Syamsul. (eko)


 


Sumber berita :


http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18643/t/Paripurna+DPR+RI+Setujui+RUU+Kepalangmerahan


 

| PALANG MERAH INDONESIA | BATAM | : http://pmibatam.org
Versi Online : http://pmibatam.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=144